Terjemahan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Upaya
menempuh jalur mediasi yang difasilitasi Dewan Pers, terkait kekerasan
dan intimidasi yang dilakukan Ahmad Dhani terhadap reporter dan
kameramen Global TV, belum menemui titik terang.
Namun, musisi berkepala plontos itu malah melebarkan persoalan tersebut ke arah lain. Ia menilai pemberitaan Global TV terhadap dirinya tidak berimbang. Mengabaikan peliputan dari dua sisi. Tak pelak, sikap tersebut memperumit proses mediasi.
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Kode Etik Agus Sudibyo dari Dewan Pers punya pendapat yang sama dengan Ahmad Dhani.
"Itu menjadi hal yang sama, karena setelah Global mengadu, Dhani juga mengadu. Jadi, itu hal yang berkaitan. Toh, kalau misalnya akhirnya dipisahkan, ya nantinya akan saling berkaitan," ujar Agus, Jumat, (04/03/2011), di kantornya, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dewan Pers, lanjutnya, memediasikan kedua belah pihak berdasarkan kode etik. Jika media melakukan pelanggaran serius, maka media itu wajib meminta maaf.
"Kalau ada yang serius maka media wajib meminta maaf, seperti tidak cover both sides atau mencampurkan fakta dan opini," ujarnya. Begitu pula sebaliknya, jika Dewan Pers memutuskan, misalnya Dhani yang bersalah, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya.
Dewan Pers menilai bahwa yang dilakukan Dhani berlebihan. Dan, Dhani bisa menerima itu. Lagipula, mediasinya belum selesai sehingga tidak relevan kalau minta maaf.
"Permintaan maaf dan hak jawab itu kan hanya include dari penyelesaiannya nanti," ucapnya.
Namun, musisi berkepala plontos itu malah melebarkan persoalan tersebut ke arah lain. Ia menilai pemberitaan Global TV terhadap dirinya tidak berimbang. Mengabaikan peliputan dari dua sisi. Tak pelak, sikap tersebut memperumit proses mediasi.
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Kode Etik Agus Sudibyo dari Dewan Pers punya pendapat yang sama dengan Ahmad Dhani.
"Itu menjadi hal yang sama, karena setelah Global mengadu, Dhani juga mengadu. Jadi, itu hal yang berkaitan. Toh, kalau misalnya akhirnya dipisahkan, ya nantinya akan saling berkaitan," ujar Agus, Jumat, (04/03/2011), di kantornya, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dewan Pers, lanjutnya, memediasikan kedua belah pihak berdasarkan kode etik. Jika media melakukan pelanggaran serius, maka media itu wajib meminta maaf.
"Kalau ada yang serius maka media wajib meminta maaf, seperti tidak cover both sides atau mencampurkan fakta dan opini," ujarnya. Begitu pula sebaliknya, jika Dewan Pers memutuskan, misalnya Dhani yang bersalah, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya.
Dewan Pers menilai bahwa yang dilakukan Dhani berlebihan. Dan, Dhani bisa menerima itu. Lagipula, mediasinya belum selesai sehingga tidak relevan kalau minta maaf.
"Permintaan maaf dan hak jawab itu kan hanya include dari penyelesaiannya nanti," ucapnya.
0 komentar:
Posting Komentar