Istana Minta LPI Maju Terus

 

JAKARTA -- Pihak istana memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Liga Primer Indonesia (LPI). Lingkar pusat kekuasaan itu menilai LPI patut dipuji karena berupaya memandirikan klub sepak bola dan tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kita harus berikan pujian kepada penyelenggara liga (LPI) yang memandirikan klub,” kata Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang pembangunan dan otonomi daerah, Velix Wanggai pada acara diskusi bertajuk “Sepak Bola Berprestasi tanpa APBD” di Kantor LBH Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu, 16 Januari.

Turut hadir dalam diskusi ini Abdullah Dahlan (Peneliti Korupsi Politik ICW), Yesayas Oktovianus (Wartawan Senior Sepak Bola), dan IGK Manila (mantan manajer Timnas PSSI dan Persija). Menurut Velix, sudah saatnya ada revolusi sepak bola di Indonesia.

Revolusi itu, kata dia, tidak hanya dilakukan segelintir orang tapi seluruh masyarakat Indonesia sehingga APBD tidak lagi diperuntukkan untuk mendanai sepak bola yang profesional dan bersifat bisnis. 

Sebagaimana diketahui, kehadiran LPI menurut penggagasnya Arifin Panigoro, merupakan liga alternatif yang bebas dari beban APBD dan pengaturan hasil pertandingan. Kehadiran LPI ini dianggap pula saingan Liga Super Indonesia (LSI) yang dinaungi PSSI.

Bantu Pemerintah

Sikap tegas PSSI yang menolak LPI mendapat tanggapan beragam. Salah satunya dariAnggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Mantan Putri Indonesia tersebut menilai keberadaan LPI yang mandiri tanpa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru meringankan beban pemerintah. “Saya berharap LPI bisa dimaksimalkan,” ujar Angelina.

Dikatakan Angelina, anggaran pembinaan yang diajukan setiap cabang olahraga cukup besar. Makanya, Komisi X, kata Angelina, menyambut baik pihak seperti LPI yang mau membantu cabang olahraga.

“Anggaran pemerintah ke Menpora tidak lebih dari Rp 2,1 triliun yang harus dibagi untuk kegiatan cabang-cabang olahraga. Kalau tidak ada sponsor, pasti susah,” jelasnya. “Kehadiran LPI juga tidak melanggar satu pasal pun dalam undang-undang,” tandasnya. (jpnn)