Setop Kebohongan Pemerintah!

 

JAKARTA -- Suara miring tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan serangkaian kebijakan pemerintah semakin nyaring terdengar. Setelah sejumlah tokoh lintas agama menuding SBY berbohong, giliran sejumlah tokoh kritis menyatakan bahwa SBY tidak bisa lagi dibiarkan merajalela.

Hal itu terungkap pada acara peluncuran buku "Hariman & Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing" di Taman Ismail Mazuki, malam minggu, 15 Januari lalu.

Sejumlah tokoh yang dikenal selalu kritis pada pemerintah hadir pada acara itu seperti ekonom Rizal Ramli, pengamat politik Sukardi Rinakit dan Yudi Latief, wartawan senior Rosihan Anwar, pengacara Adnan Buyung Nasution, tokoh angkatan 66 Cosmas Batubara, dan politikus Partai Kebangkitan Bangsa Lili Wahid. Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto juga hadir.

Saat menyampaikan tanggapan atas buku hasil tulisan sejumlah tokoh yang disunting Amir Husin Daulay dan Imran Hasibuan itu, Adnan Buyung Nasution menyatakan, mengenang Malari membangkitkan pemikiran objektif untuk menyikapi masalah bangsa saat ini.

"Apakah kita akan diam saja? Apakah kita rela membiarkan republik kita ini karam? Kalau begini terus, sistem tidak berjalan, kita harus kembali ke jalan di luar sistem," ucap pengacara yang akrab disapa Abang itu.

Menurutnya, kondisi akhir-akhir ini merupakan peringatan bagi SBY. "SBY jangan berlagak pilon. Ini peringatan, rakyat tidak akan sabar. Tidak bisa menunggu sampai 2014 kalau dia begini terus," cetusnya.

Suara kritis juga dilontarkan Sukardi Rinakit. "Pemerintah sudah tidak punya tubuh, tinggal dihancurkan saja. Saya tidak tahu hati SBY membela ke mana dan lebih suka menikmati kekuasaan. Penguasa kita itu hatinya itu di mana?" Seru Rinakit.

Hariman sendiri tidak kalah tegasnya. Menurut dia, sejak SBY terpilih kali pertama pada 2004, arah perekonomian semakin liberal. "Selalu mengandalkan pasar, tidak punya nyali untuk membuat eksperimen-eksperimen," ujar Hariman.

Ditegaskannya, pemerintah jika dikritik justru balik menuding tidak ada sopan santun. "Kita ingin mengingatkan mereka tidak bisa begitu terus, harus ada yang mau melawan ini semua. Ada tanggung jawab kita, kalau didiamkan mereka akan merajalela dan tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Wiranto juga ikut melontarkan kritik. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan yang sah dibentuk untuk mengkordinasikan wilayah dan mandat rakyat. "Makanya, pemerintah yang lupa mendapat mandat rakyat, harus dikoreksi, diingatkan," ucapnya.

Tunda Pertemuan SBY

Pada bagian lain, para tokoh lintas agama diminta untuk menunda terlebih dahulu pertemuan dengan Presiden SBY. Pihak istana memang mengagendakan pertemuan SBY pada para tokoh lintas agama untuk bertemu di Wisma Negara malam nanti.

"Ada saat yang lebih tepat bagi para tokoh agama untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah jika dirasa data-data dari publik sudah terinventarisasi. Untuk itu, para tokoh agama sebaiknya tidak perlu dulu bertemu SBY," sebut Fajar Rizal ul Haq, direktur eksekutif Maarif Institute dalam rilis yang dikirimkan ke FAJAR, Minggu 16 Januari. 

Menurut Fajar, menunda pertemuan tokoh lintas agama dengan SBY bukan berarti mengabaikan dialog. Sebaliknya, semata demi menyiapkan data dan fakta yang lebih lengkap agar dialog tidak berujung debat kusir. Apalagi semata menyelamatkan citra.

"Reaksi melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto sangat tidak kondusif ketika pertama kali merespons kritik terbuka para tokoh lintas agama. Makanya, agar semuanya berjalan baik, pertemuan harus ditunda dulu," tambahnya.

Fajar menambahkan, para tokoh lintas agama lebih baik menunggu pola komunikasi politik yang lebih elegan dari SBY. "Saya kira kita menunggu pola komunikasi politik yang lebih elegan dari Presiden SBY kepada para tokoh yang menjadi sentral gerakan ini", kata pria yang juga menjabat sebagai Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan ini.

Rencana pertemuan SBY dengan tokoh lintas agama bermula dari kritik keras sejumlah pemuka agama yang menuding pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Bukan hanya itu, para tokoh lintas agama juga menganggap Presiden SBY gagal mentgemban amanah rakyat.

Kesembilan tokoh agama yang telah membuat istana gerah itu adalah Din Syamsuddin, Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo. (jpnn)