Terjemahan
VIVAnews - Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok
mengimbau agar menteri-menteri di kementerian yang berkaitan dengan
pelayanan publik seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi serta
Kementerian Hukum dan HAM, dijabat oleh kalangan profesional.
"Menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, misalnya Kemenkumham dan Kemkominfo, seharusnya diambil dari profesional karena menyangkut kesejahteraan dan kepentingan rakyat," kata Mubarok di Jakarta.
Oleh karena itu, imbuh Mubarok, Demokrat mendorong adanya reshuffle (perombakan) kabinet. Presiden diharapkan mengganti menteri-menteri di kementerian tersebut yang berasal dari partai, dengan mereka yang berbasis profesional murni. "Kementerian itu tidak maksimal karena terhambat kepentingan parpol," kata dia.
Presiden Yudhoyono hari ini rencananya akan menerima hasil evaluasi tahunan kabinet dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto beberapa waktu lalu, dalam laporan evaluasi tersebut masih ada kementerian yang memperoleh rapor merah. Namun ia menolak untuk menyebut secara spesifik kementerian mana yang ia maksud.
Sementara itu, Golkar menyerahkan semua urusan terkait evaluasi kabinet maupun reshuffle kepada Presiden selaku pemegang hak prerogatif. "Kalau berdasarkan temuan UKP4 ada kementerian yang nilainya jeblok, silahkan saja di-reshuffle, tidak apa-apa. Semua tergantung Presiden," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Priyo menduga, Presiden akan melakukan komunikasi dengan masing-masing pimpinan partai koalisi terkait hasil evaluasi kabinet. "Presiden pasti komunikasi dengan pimpinan partai. Tapi apakah akan berujung pada reshuffle atau tidak, kami serahkan kepada Presiden," kata Priyo.
"Menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, misalnya Kemenkumham dan Kemkominfo, seharusnya diambil dari profesional karena menyangkut kesejahteraan dan kepentingan rakyat," kata Mubarok di Jakarta.
Oleh karena itu, imbuh Mubarok, Demokrat mendorong adanya reshuffle (perombakan) kabinet. Presiden diharapkan mengganti menteri-menteri di kementerian tersebut yang berasal dari partai, dengan mereka yang berbasis profesional murni. "Kementerian itu tidak maksimal karena terhambat kepentingan parpol," kata dia.
Presiden Yudhoyono hari ini rencananya akan menerima hasil evaluasi tahunan kabinet dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto beberapa waktu lalu, dalam laporan evaluasi tersebut masih ada kementerian yang memperoleh rapor merah. Namun ia menolak untuk menyebut secara spesifik kementerian mana yang ia maksud.
Sementara itu, Golkar menyerahkan semua urusan terkait evaluasi kabinet maupun reshuffle kepada Presiden selaku pemegang hak prerogatif. "Kalau berdasarkan temuan UKP4 ada kementerian yang nilainya jeblok, silahkan saja di-reshuffle, tidak apa-apa. Semua tergantung Presiden," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Priyo menduga, Presiden akan melakukan komunikasi dengan masing-masing pimpinan partai koalisi terkait hasil evaluasi kabinet. "Presiden pasti komunikasi dengan pimpinan partai. Tapi apakah akan berujung pada reshuffle atau tidak, kami serahkan kepada Presiden," kata Priyo.
0 komentar:
Posting Komentar