Terjemahan
VIVAnews - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang
membidangi informasi, Mahfudz Siddiq, menyatakan, ancaman pemblokiran
BlackBerry oleh pemerintah harus dilihat lebih luas dari sekadar soal
pornografi. Research In Motion, penyelenggara Blackberry, juga diduga
mengeruk untung tanpa membayar pajak.
"Kasus RIM bukan sekadar masalah filtering pornografi, tapi juga keadilan usaha. Jangan seenaknya kita mau jadi sapi perah," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Januari 2010 ini.
Mahfudz menjelaskan, RIM yang beroperasi di Kanada mengeruk USD122 juta per tahun dari pasar Indonesia tanpa pajak. "Padahal pengguna BB di Indonesia sekitar 2,5 juta dengan revenue (pendapatan) sekitar USD7 per user per bulan," ujar Mahfudz.
Meskipun mempunyai banyak pengguna di Indonesia, RIM memang bukan obyek pajak di Indonesia karena produsen smart phone tersebut tidak membuka server di Indonesia. Dengan kata lain, tandas Mahfudz, RIM tidak membawa manfaat ekonomi berarti bagi Indonesia.
"Selain mereka tidak menanamkan investasi di Indonesia, mereka juga tidak menyerap tenaga kerja lokal di Indonesia secara signifikan," kata Mahfudz.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tuntutan pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adalah untuk kepentingan nasional. "Tidak boleh terjadi diskriminasi provider telekomunikasi di Indonesia," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I T. B. Hasanuddin berpendapat, bisnis RIM di Indonesia sebaiknya tidak diganggu. "Soal pembangunan server di Indonesia memang masih diperbincangkan (antara pemerintah dan RIM). Yang penting di era globalisasi ini, bagaimana kita dapat mengakses dan mengontrol operator. Tapi urusan bisnis, jangan diganggu," kata Hasanuddin.
Soal server ini, RIM belum pernah memberi jawaban. Namun soal pornografi, RIM sudah menyampaikan akan mengadakan filter dan siap bekerjasama dengan regulator.
"Kasus RIM bukan sekadar masalah filtering pornografi, tapi juga keadilan usaha. Jangan seenaknya kita mau jadi sapi perah," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Januari 2010 ini.
Mahfudz menjelaskan, RIM yang beroperasi di Kanada mengeruk USD122 juta per tahun dari pasar Indonesia tanpa pajak. "Padahal pengguna BB di Indonesia sekitar 2,5 juta dengan revenue (pendapatan) sekitar USD7 per user per bulan," ujar Mahfudz.
Meskipun mempunyai banyak pengguna di Indonesia, RIM memang bukan obyek pajak di Indonesia karena produsen smart phone tersebut tidak membuka server di Indonesia. Dengan kata lain, tandas Mahfudz, RIM tidak membawa manfaat ekonomi berarti bagi Indonesia.
"Selain mereka tidak menanamkan investasi di Indonesia, mereka juga tidak menyerap tenaga kerja lokal di Indonesia secara signifikan," kata Mahfudz.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tuntutan pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adalah untuk kepentingan nasional. "Tidak boleh terjadi diskriminasi provider telekomunikasi di Indonesia," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I T. B. Hasanuddin berpendapat, bisnis RIM di Indonesia sebaiknya tidak diganggu. "Soal pembangunan server di Indonesia memang masih diperbincangkan (antara pemerintah dan RIM). Yang penting di era globalisasi ini, bagaimana kita dapat mengakses dan mengontrol operator. Tapi urusan bisnis, jangan diganggu," kata Hasanuddin.
Soal server ini, RIM belum pernah memberi jawaban. Namun soal pornografi, RIM sudah menyampaikan akan mengadakan filter dan siap bekerjasama dengan regulator.
0 komentar:
Posting Komentar