Terjemahan
Denpasar - DPR RI mengecam sikap PSSI yang akan tidak memilih pemain tim
nasional dari Liga Primer Indonesia (LPI). Langkah itu dinilai
melanggar UU Keolahragaan Nasional.
"Seleksi Timnas dengan dasar diskriminasi langgar UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 5 sudah ditegaskan bersikap demokratis dan tidak diskriminasi," demikian diungkapkan anggota Komisi X Bidang Olahraga DPR RI, Gede Pasek Suardika kepada detikcom, Minggu (9/11/2011).
Suardika menambahkan pelatih dalam memilih pemain juga harus disandarkan pada prinsip tersebut.
"Dia (pelatih) digaji dengan uang rakyat tidak boleh ikut polemik politik. Jadi memilih harus standarnya adalah kualitas keterampilan, dan skill. Bukan malah ikut-ikutan membuat doktrin yang tidak benar," sambung dia.
Komisi Olahraga DPR RI pun menolak dasar tidak terpilihnya pemain masuk timnas karena dasarnya ikut LPI atau ISL. "Kalau diskriminasi dijadikan dasar berarti mereka melanggar UU. Kita hormati pilihan pelatih atas dasar kualitas bukan atas dasar diskriminasi," Suardika yang juga sempat hadir dalam peluncuran klub sepakbola Bali Devata.
Suardika menilai pemain Persema Irfan Bachdim adalah contoh nyata dari rencana diskriminasi tersebut yang terancam dicoret bukan berdasarkan kualitas tapi karena main di liga yang berbeda.
"Pelatih (Alfred) Riedl harus paham yang mengggaji dia itu bukan uang pribadi Nurdin Halid tapi dana publik. Pemerintah berkewajiban menegakan prinsip UU keolahragaan yg sangat penting ini. Jangankan main di negeri sendiri yang beda liga, mereka yang main dan tinggal di luar negeri saja juga berhak," tuntas Suardika.
Karena memperkuat Persema Malang, yang kini berlaga di LPI, Irfan terancam tak bisa lagi masuk timnas. Selain ancaman tersebut sudah diutarakan PSSI, beberapa hari lalu Riedl juga menyebut kalau dia hanya akan memilih pemain yang berlaga di kompetisi yang tercatat resmi di FIFA.
"Jika Anda bermain di liga yang bukan anggota FIFA, Anda tidak bisa main di timnas," terang Pelatih Alfred Riedl di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2011) lalu.
( gds / din )
"Seleksi Timnas dengan dasar diskriminasi langgar UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 5 sudah ditegaskan bersikap demokratis dan tidak diskriminasi," demikian diungkapkan anggota Komisi X Bidang Olahraga DPR RI, Gede Pasek Suardika kepada detikcom, Minggu (9/11/2011).
Suardika menambahkan pelatih dalam memilih pemain juga harus disandarkan pada prinsip tersebut.
"Dia (pelatih) digaji dengan uang rakyat tidak boleh ikut polemik politik. Jadi memilih harus standarnya adalah kualitas keterampilan, dan skill. Bukan malah ikut-ikutan membuat doktrin yang tidak benar," sambung dia.
Komisi Olahraga DPR RI pun menolak dasar tidak terpilihnya pemain masuk timnas karena dasarnya ikut LPI atau ISL. "Kalau diskriminasi dijadikan dasar berarti mereka melanggar UU. Kita hormati pilihan pelatih atas dasar kualitas bukan atas dasar diskriminasi," Suardika yang juga sempat hadir dalam peluncuran klub sepakbola Bali Devata.
Suardika menilai pemain Persema Irfan Bachdim adalah contoh nyata dari rencana diskriminasi tersebut yang terancam dicoret bukan berdasarkan kualitas tapi karena main di liga yang berbeda.
"Pelatih (Alfred) Riedl harus paham yang mengggaji dia itu bukan uang pribadi Nurdin Halid tapi dana publik. Pemerintah berkewajiban menegakan prinsip UU keolahragaan yg sangat penting ini. Jangankan main di negeri sendiri yang beda liga, mereka yang main dan tinggal di luar negeri saja juga berhak," tuntas Suardika.
Karena memperkuat Persema Malang, yang kini berlaga di LPI, Irfan terancam tak bisa lagi masuk timnas. Selain ancaman tersebut sudah diutarakan PSSI, beberapa hari lalu Riedl juga menyebut kalau dia hanya akan memilih pemain yang berlaga di kompetisi yang tercatat resmi di FIFA.
"Jika Anda bermain di liga yang bukan anggota FIFA, Anda tidak bisa main di timnas," terang Pelatih Alfred Riedl di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2011) lalu.
( gds / din )
0 komentar:
Posting Komentar